POLITIK DAN EKONOMI
INDONESIA 1816 – 1830
A. Jawa Tengah
Ketika pulau Jawa dikembalikan
kepada Belanda, raja – raja Jawa berharab dapat memulihkan kekuasaan namun
gagal hal ini disebabkan pemerintahan Belanda merombak semua keputusan pemerintahan Inggris. Hal ini
yang menyebabkan kekekecewaan Istanan
Yokyakarta dan Surakarta timbul permusushan dikalangan dua istana terhadap
pemerintah Belanda. Di Yokyakarta benih permusuhan ini sangat jelas karena
Belanda berupaya mengurangi wilayah kekuasaan Yokyakarta sehingga meletus
perang Di Penegoro tahun 1825 selesai tahun 1830 yang berakibat wilayah
kekuasaan Yokyakrta dan Surakarta semakin kecil dan menjadi tergantung kepada
Hindia Belanda. Pada tanggal 27 September 1830
kerajaan ini kehilangan kekuasaan
sehingga wilayah kekuasaan Surakarta Hanya Pajang, Sukowati dan Yokyakarta mendapat
wilayah Mataram, Gunung Kidul. Baik Sutan maupun Sunan tidak boleh bertidak
sendiri harus kesepakatan dari Pemerintah Hindia Belanda. Penghasilan mereka
tidak boleh dipunggut dari pajak melainkan di gaji oleh Pemerintah Hindia
Belanda yang jumlahnya ditentukan dengan perjanjian.
Keadaan Yokyakarta mulai tenang
setelah pengeran Mangkudiningrat dan Pangeran Prabuningrat ditangkap tahun 1831
karena mereka dicurigai akan mengadakan perlawanan kepada pemerintah Hindia
Belanda. Di Surakarta sunan Mangkubuwono IV meniggalkan istana secara diam –
diam namun berhasil ditangkap dan dibuang ke Ambon sebagai gantinya pemerintah
Hindia Belanda menganggkat Pangeran
Pruboyo dengan gelar Sunan Paku Bowono VII.
Setelah Nusantara dikembalikan ke
Belanda, Belanda masih meneruskan kebijakan rafles, dan masih Jendral Van der
capellen ( 1816-1819) diteruskan oleh Jendral De bus de Gisignis ( 1826 –
1830) sewa tanah baru dihapuskan tahun
1830 setelah kedatangan Van den Bosch yang kembali menghidupkan unsur – unsur
paksaan dalam penanaman tanaman dagang
dalam bentuk yang lebih keras dan efisien dari pada VOC.
Pada masa pemerintahan Rafles bangsa
eropa bertmbah banyak timbullah residen – residen. Dalam tahun 1818 timbul juga “ penilik pendapat tanah” yang kemundian menjadi kontrolir pada pamong
praja. Pegawai eropa berpadangan bahwa bupati dapat disungkirkan sesungguhya dari pemerintahan. Untuk
menghilang kehormatan bupati maka tahun
1820 dibuat praturan kwajiban gelar
bupati hanya boleh di iringin 65 orang.
B. Kalimantan
Kerajaan yang terpenting di
Kalimantan adalah Sambas, Pontianak, Banjar, diantara ketiga kerajaan ini
Banjarlah yang masih mempunyai kekuasaan sedangkan Sambas dan Pontianak tahun
1819 telah menyerahkan wilayahnya kepada
Hindia Belanda dan Sultah hanya memeritah sebagian vasal dari Hindia Belanda.
kerajaan Banjar mempuyai wilayah
kekuasaan yang luas yakni Kalimantan Selatan dan kotawiringin sampai Pulau
Laut. Daerah kekuasaan yang terasah di Pasir, Tanah Bumbu, Tanah Laut, Bekumpai
dan Dusun. Namun sejak yahun 1826 kekuasaan sultan dibatasi oleh Hindia
Belanda. Menerut ketetapan yang dibuat oleh pihak Hindia Belanda pengangkatan
sultan dan mangkubumi dan perkara – perkara yustisi harus melalui pihak
Belanda. Tidak hanya itu Pemerintah Hindia Belanda juga mempunyai Hak untuk
memecat pejabat – pejabat borokrasi dan Sultan, hal ini menandakan bahwa Hindia
Belanda sangat kuat terhadap Banjar.
C. Sumatera
Pada abad ke-19 Sumatera telah memiliki kerajaan
seperti Aceh, Kampar, Palembang dan Jambi tetapi ada wilayah yang tidak
memiliki pemerintah pusat seperti Lampung hanya diperintah oleh kepala suku.
Sehingga Belanda masuk memperluas wilayahnya abad ke-19 dan melakukan tindakan
yang berbeda – beda di sumatera.
Pemerintahan Hindia Belanda hanya menempatkan pos – posnya pada wiayah yang
dianggapnya penting. Di wilyah ini kekuasaan raja masih penuh seperti Siak, Kampar, Indragiri dan Jambi
sedangkan di Palembang dan Lampung langsung diperintah oleh residen Hindia
Belanda, kemudia pejabat tersebut bertanggung jawab langsung ke pemrintahan
pusat di Batavia.
Hindia Belanda tidak mau mencapuri
urusan penduduk, seperti pajak, Pemerintah Hindia Belanda membayar gaji pegawai dengan monopoli Candu, garam dll.
Negara yang paling penting abad ke-19 di Sumatera adalah Aceh. Aceh mempunyai
peranan yang cukup penting karena terletak dijalur lalu lintas perdangan laut
dan juga aceh adalah kerajaan yang masih berdaulat penuh. Sulatan Muhamad Daund
memandatangani traktat London tanggal 17 maret 1824 kedaulatan aceh dijamin baik oleh Belanda
maupun Inggris, sebagai penandatangan persetujuan ini.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar